Dalamsebuah pemerintahan desa menurut Permendagri nomor 20 tahun 2018, Peratuan yang perlu dimiliki oleh Pemerintahan Desa baik berupa Peraturan Desa (Perdes), Peraturan Kepala Desa dan Keputusan Kepala Desa adalah sebagai berikut : Peraturan yang harus ada di sebuah desa. 1. Perdes tentang RKPDes (Pasal 34 ayat 3 poin c).
Padapasal 51 Undang-undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa disebutkan Perangkat Desa dilarang: 1. Merugikan kepentingan umum; 2. Membuat keputusan yang menguntungkan diri sendiri, anggota keluarga, pihak lain, dan/atau golongan tertentu; 3. Menyalahgunakan wewenang, tugas, hak, dan/atau kewajibannya; 4.Pelanggaranterhadap Larangan Kepala Desa Pasal 17 (1) Hukuman Disiplin ringan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 ayat (1) huruf a dijatuhkan bagi pelanggaran terhadap Larangan sebagaimana tentang Desa; 4. Peraturan Daerah Kabupaten Temanggung Nomor 13 Tahun 2015 tentang Tata Cara Pengangkatan, Pelantikan, dan Pemberhentian
ContohSk Pemberhentian Perangkat Desa. 27 februari 2015 tentang : Pemerintah kabupaten sumenep kecamatan lenteng kepala desa banaresep timur jl. Contoh sk perangkat desa Sebagai contoh peraturan daerah yang mengatur pemberhentian perangkat desa baik itu sekretaris desa maupun perangkat desa lainnya adalah peraturan daerah kabupaten.
PeraturanMenteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Nomor 1 Tahun 2015 tentang Pedoman Kewenangan Berdasarkan Hak Asal Usul dan Kewenangan Lokal Berskala Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 158); 9. . Dengan Kesepakatan Bersama.ContohSK Pemberhentian Perangkat Desa Karena Melanggar Larangan Dalam Ketentuan Pasal 6 huruf (e) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 67 Tahun 2017 dijelaskan bahwa Perangkat Desa yang melanggar larangan sebagai perangkat Desa yang diatur sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan dapat diberhentikan sementara oleh kepala Desa setelah berkonsultasi dengan camat. yzRf.